Tegal|JejakKASUS.biz.id– Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah perairan, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengadakan diskusi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tegal pada Senin (25/11/2024). Diskusi ini bertempat di Kantor Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) dan bertujuan membahas isu-isu yang berkembang di kalangan nelayan serta potensi gangguan kamtibmas.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kasi Opsnal Subdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, AKBP Suratno, S.H., M.M., beserta anggota, Wakil Ketua DPC HNSI Tegal, H. Suryadi, serta jajaran pengurus DPC HNSI Tegal. Dalam diskusi, salah satu isu utama yang dibahas adalah aksi demo nelayan pada 16 Oktober 2024 yang dipicu oleh penolakan terhadap aturan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), termasuk zonasi, kuota, sistem kontrak, dan migrasi kapal kecil.
Keluhan Nelayan Terkait Kebijakan Perikanan
Wakil Ketua DPC HNSI Tegal, H. Suryadi, menyampaikan bahwa aturan baru seperti zonasi penangkapan, sistem kuota, dan pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 5%-10% telah menjadi beban berat bagi nelayan. Selain itu, beberapa kapal nelayan juga menghadapi masa berakhirnya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) pada Desember 2024, yang memperparah keresahan mereka.
“Kami merasa aturan ini sangat merugikan nelayan, terutama untuk kapal kecil yang terbatas dalam area tangkapnya. Kami berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan ini demi kelangsungan hidup nelayan,” ujar H. Suryadi.
Langkah Proaktif Ditpolair
AKBP Suratno menyampaikan bahwa Ditpolair Baharkam Polri berkomitmen untuk menjaga Harkamtibmas di wilayah perairan Tegal. Beberapa langkah yang telah dilakukan meliputi patroli perairan, dialog dengan masyarakat, serta sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan perikanan.
“Kami berharap para nelayan dapat menyampaikan aspirasi dengan cara yang sesuai aturan tanpa melakukan tindakan yang dapat memicu gangguan kamtibmas. Jangan sampai terprovokasi yang akhirnya merugikan semua pihak, baik nelayan, aparat, maupun pemerintah,” tegasnya.
Komitmen Bersama
H. Suryadi menyambut baik langkah deteksi dini yang dilakukan Ditpolair Baharkam Polri dan menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama menciptakan situasi yang kondusif. Ia berharap Ditpolair dapat menjadi jembatan antara nelayan dan pemerintah guna menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan nelayan.
Pertemuan ini menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain peningkatan sosialisasi kepada nelayan terkait aturan perikanan, pembukaan jalur komunikasi yang efektif antara pemerintah dan nelayan, serta upaya penyelesaian masalah secara damai tanpa aksi kekerasan.
Melalui diskusi ini, diharapkan hubungan antara aparat, nelayan, dan pemerintah dapat semakin harmonis demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan di wilayah perairan.(LIZA)