Banjar,JejakKASUS.Biz.id- Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap penjualan BBM Biosolar bersubsidi secara ilegal di Kabupaten Banjar. Pengungkapan ini dilakukan pada Minggu (12/5/2024) setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya aktivitas pelangsiran BBM bersubsidi.
Pengungkapan bermula dari laporan warga tentang aktivitas mencurigakan di sebuah SPBU di Jalan A Yani, Kecamatan Astambul. Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel kemudian menelusuri laporan tersebut dan bergerak menuju sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM bersubsidi di wilayah yang sama.
Di lokasi tersebut, petugas menemukan aktivitas ilegal berupa pemindahan BBM bersubsidi. "Di gudang ini ditemukan aktivitas melanggar hukum. Petugas mengamankan sekitar 4.000 liter BBM di gudang ini," ujar Wakil Direktur (Wadir) Krimsus Polda Kalsel, AKBP Tri Hambodo.
Pengembangan kasus ini membawa petugas ke sebuah SPBU di Kecamatan Astambul yang menjadi tempat penjualan BBM bersubsidi secara ilegal. Dari lokasi tersebut, petugas menyita satu unit mobil tangki, tiga unit truk, satu buah minibus, dan uang tunai sebesar Rp 44 juta yang diduga terkait dengan aktivitas jual beli BBM ilegal.
"Petugas menginterogasi 11 operator SPBU yang diduga menjual BBM bersubsidi di atas harga normal kepada pelangsir," jelas AKBP Tri Hambodo saat menggelar pers rilis pada Selasa (14/5/2024).
AKBP Tri Hambodo menambahkan bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, dan dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka. "Ini baru naik sidik, dan secepatnya apabila terpenuhi dua alat bukti maka akan segera kita tersangkakan," ujarnya.
Mengenai keterlibatan pemilik SPBU, AKBP Tri Hambodo menyatakan pihaknya akan melakukan pendalaman lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya oknum aparat dari TNI atau Polri yang terlibat. "Akan kami dalami informasi dari masyarakat terkait itu, termasuk juga ada informasi BBM-nya dijual ke penambang," pungkasnya.
Pengungkapan kasus ini menjadi peringatan penting bagi semua pihak untuk lebih memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi guna mencegah terjadinya penyelewengan yang merugikan negara dan masyarakat.(Tim)